SEBUAH DEMOKRASI PERTANIAN
Demokrasi berarti sebuah kemufakatan yang di lakukan oleh beberapa elemen dalam suatu kelompok di mana terpimpin oleh sebuah sistem yang mengakomodir persetujuan dari elemen2 yang membentuknya,sama halnya dengan sebuah demokrasi pertanian.
Dalam demokrasi pertanian elemen2 yang memdukung sangat banyak sekali ,dari pelaku pertanian,pemerhati dan para petani2 kecil .
Negara thailand hampir menerapkan sinergitas sistem tsb ,petani sangat di libatkan dan di butuhkan aspirasinya ,karena Kemerdekaan bertani di butuhkan peran para petani langsung dan yang paling utama petanilah yang mempunyai advis terhadap sebuah persoalan pertanian.
Maka demokrasi yang demokratif menjadi berjalan dng baik ,sehingga sebuah negara akan kukuh dengan dukungan pertanian yang tersistem.
Demokrasi
Pada dasarnya “demokrasi” adalah konsep politik, namun kemudian menjadi prinsip dalam berbagai bentuk aktifitas, sehingga kita mengenal misalnya istilah “demokrasi eknomi” dan “pembangunan yang demokratis”. Inti dari konsep “demokrasi” adalah “kebebasan bersuara dan berserikat”. Prinsip “democration liberties” pada dasarnya adalah kebebasan berekspresi, bersyarikat, dan menjalankan agama. Namun dalam pengertian filosofis, demokrasi melekat erat (inherent) pada pengertian persamaan, kebebasan untuk mendapatkan manfaat, dan hak-hak azasi manusia. Kebebasan dan persamaan merupakan makna pokok dari apa yang disebut dengan “demokrasi modern”.
Apa pentingnya demokrasi bagi pembangunan pertanian dan pedesaan? Demokrasi dengan pembangunan, ibarat “agen: dengan “proses”. Jadi demokrasi tak cukup hanya diukur secara sempit hanya pada institusi dan prosedur pemilu, sistem multi partai, dan mekanisme check and balance antara presiden dan parlemen. Akan terlalu prosedural, bila mengabaikan partisipasi dan isu kesenjangan sosial. Ada tidaknya demokrasi, atau berjalan atau tidkanya demokrasi, harus dibuktikan dari berhasil atau tidaknya pembangunan di masyarakat bersangkutan. Demokrasi tidak hanya di level negara, atau untuk keputusan-keputusan politik di tingkat nasional, dalam setiap aktifitas pembangunan pedesaan dan pertanian pada skala kecil seklipun, demokrasi mestilah diwujudkan. Berbagai prinsip demokrasi secara umum harus pula direalisasikan, yaitu kebebasan membentuk perkumpulan, organisasi, asosiasi, dan lain-lain; pemilihan pemimpin lokal yang bebas dan jujur; kebebasan berbicara; kebebasan media lokal untuk akses dan melakukan pemberitaan; dan pengakuan terhadap perbedaan pendapat.
Bertolak dari konteks ini, maka menjadi terbuka kesempatan untuk LSM misalnya untuk dianggap sebagai satu elemen dalam pembangunan yang demokratis. Demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana kekuasaan terletak pada mayoritas rakyat, dan pelaksanaannya melalui wakil-wakil terpilih. Ada jaminnan hak-hak minoritas. “government of people, by pople, and for people”. Demokrasi berlandaskan keyakinan nilai dan martabat manusia, dimana kebaikan adalah hal yang berguna bagi manusia. Demokrasi mengandung nilai kebebasan manusia. Konsep demokrasi menjalar ke seluruh bidang. Pendekatan partisipatoris terhadap demokrasi digagas oleh Rousseau dan J.S. Mills, sedangkan demokrasi elit oleh teoritisi demokrasi kapitalis abad 20 yang dipelopori Schumpeter. Pada akhir abad ke 20 ini kita melihat, bahwa demokrasi pada satu negara pun harus dapat terlihat pada indikator-indikator ekonominya berupa pertumbuhan, pemerataan, dan kesejahteraan. Memangnya demokrasi pasti dapat mendorong pertumbuhan ekonomi?
Menurut Jangkung Handoyo M.
A. Visi Pertanian 2030: Kebutuhan suatu bangsa
Bagi suatu bangsa, apalagi bangsa yang besar seperti Indonesia, maka visi pembangunan (termasuk visi pembangunan pertanian) merupakan suatu kebutuhan mutlak. Visi berperan vital dalam membantu merumuskan tujuan utama pembangunan pertanian, sehingga visi tersebut berfungsi sebagai “guidance” yang akan memberikan panduan arah pembangunan. Disamping membantu dalam merumuskan pilihan strategi, visi juga memberikan “moral content” dan membantu dalam merumuskan “social responsibilities“. Dengan demikian, maka melalui perumusan dan penjabaran visi pertanian akan diperoleh “big picture” atau suatu “road map” yang menggambarkan peta jalan yang akan dilalui oleh bangsa, khususnya dalam pembangunan pertanian.
B. Peran strategis sektor pertanian
Bangsa Indonesia sebagai negara agraris dan maritim memiliki kekayaan dan potensi sumberdaya yang melimpah, misalnya keanekaragaman hayati dan sumber daya alam (SDA). Bangsa Indonesia juga memiliki keunggulan komparatif berupa posisi geografis yang menguntungkan, yaitu terletak di katulitiwa sehingga memungkinkan untuk memanen produk pertanian sepanjang tahun. Selain itu, bangsa Indonesia juga memiliki banyak perguruan tinggi pertanian dan kelembagaan pertanian yang dapat dioptimalkan bagi pembangunan bangsa.
Secara alami, pertanian berperan strategis dalam pembangunan bangsa. Peran penting ini antara lain mencakup: (1). Penghasil pangan (nabati, hewani) yang permintaannya terus meningkat sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk dan pendapatan masyarakat; (2). lapangan kerja; (3). penyedia bahan baku bagi agroindustri yang cukup banyak macam dan ragamnya serta cukup besar efek penggandanya (multiplier effect) bagi perekonomian nasional; (4). penghasil devisa yang sangat diperlukan bagi kemajuan bangsa, dan (5). pasar potensial bagi barang-barang yang dihasilkan oleh sektor industri dalam negeri.
C. Rumusan Visi Pertanian 2030
Mempertimbangkan peran statregis yang dimiliki oleh sektor pertanian, maka diajukan rumusan Visi Pertanian 2030 sebagai berikut:
“Mewujudkan pertanian yang maju, lestari, berdaya saing internasional, dan berkontribusi penting bagi perekonomian bangsa dengan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan budaya untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia yang berperadaban.”
D. Faktor Penopang Pembangunan Pertanian Indonesia
- Peran Pemerintah
Hasil reformasi menghasilkan pemerintahan yang transparan, akuntable, efisien, responsif, antisipatif berperan aktif meningkatkan daya penetrasi dan kehandalan pelaku-pelaku ekonomi dalam semua skala kegiatan. Pemerintah hasil reformasi mendudukkan pertanian sebagai pengerak utama roda pembangunan nasional. Sinergi antar stakeholder dalam pembangunan pertanian memacu pembangunan sektor yang lain. - Peran Demokrasi
Dengan demokrasi akan makin memperjuangkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang meliputi rajin, hemat, jujur, kerja keras, percaya masa depan, mencintai perdamaian dan menghindari persengketaan. - Peran Perguruan Tinggi
Perguruan tinggi harus semakin bersinergi dengan pemerintah dan industri, selain menghasilkan sarjana dan ilmuwan juga menghasilkan teknologi terapan langsung yang mendukung pengembangan pertanian, ilmu-ilmu yang tetap mempertahankan motivasi, sinergi, bergotong-royong dan bekerja sama - Peran Kelompok Pembaharuan
Kelompok pembaharu baik dari parpol, ormas, pemerintah, perguruan tinggi, industri atau institusi lain diharapkan semakin berperan mengawal nilai-nilai demokrasi dan tuntutan rakyat menuju bangsa yang berperadaban tinggi. - Peran entrepreneur pertanian,
Entrepreneur pertanian (Agripreneurship) diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian melalui gagasan-gagasan yang inovatif dengan tujuan agar usaha pertanian berkekuatan sepadan dengan sektor industri dan jasa
E. Kunci Keberhasilan
Suatu visi harus ditindaklajuti dengan beberapa langkah statregis. Pertama, bagaimana visi dapat diterjemahkan menjadi beberapa misi yang rasional, mudah difahami, terukur, dapat dicapai dalam batas-batas sumberdaya yang dimiliki, termasuk rentang waktu dan tahapan pencapaiannya. Kedua, menjabarkan misi ke dalam strategi dan tahapan pencapaiannya. Ketiga, bagaimana visi dapat dikomunikasikan secara efektif kepada para pemangku kepentingan (stakeholder) sehingga diperoleh persamaan persepsi, pemahaman dan termotivasi untuk secara kolektif mengimplementasikannya. Keempat, diperlukan kerjasama, koordinasi dan sinergi di antara para pemangku kepentingan, termasuk di antaranya pemerintah, petani, perguruan tinggi dan dunia usaha.
Roemahijau 